Boediono-Burhanuddin Dipanggil

By redaksi

Rabu, 16-Desember-2009, 07:52:16

Kasus Dana Talangan Bank Century

JAKARTA - Skandal Bank Century bakal membuat sibuk para mantan petinggi Bank Indonesia. Wapres Boediono yang menjabat gubernur BI saat dana bailout (talangan) Rp 6,7 triliun mengucur, harus menghadap Pansus Angket DPR yang kini melakukan pengusutan. Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur BI, juga akan dimintai keterangan. Selain kedua top eksekutif itu, para mantan direksi lain, seperti Miranda Goeltom, Anwar Nasution, hingga Aulia Pohan, termasuk dalam daftar panggil. Aulia Pohan yang juga besan SBY dan Burhanuddin Abdullah saat ini menjalani pidana terkait kasus dana nonbujeter BI. “Sekretariat pansus akan menyiapkan suratnya dan dikirim hari ini juga (kemarin-red),” kata Ketua Pansus Angket Century Idrus Marham seusai Rapat Konsultasi Pansus di gedung DPR, Senayan, Selasa (15/12). Rapat tersebut digelar secara tertutup karena juga membahas nama-nama saksi ahli dan tim ahli yang akan direkrut. Pemanggilan Boediono terkait perubahan Peraturan Bank Indonesia No 10/26/PBI/2008 secara mendadak pada 14 November 2008. Peraturan itu mengatur nilai rasio kecukupan modal (CAR) suatu bank untuk menerima fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari BI. Saat keputusan itu dibuat, Boediono menjabat gubernur BI. Melalui keputusan itu, nilai CAR minimal 8 persen diubah menjadi CAR positif. Salah satu konsekuensinya, Bank Century yang hanya memiliki CAR 2,35 persen pada 30 September 2008 bisa mendapat FPJP dari BI dua kali. Pertama, pada 14 November sebesar Rp 502,07 miliar. Kedua, pada 18 November Rp 187,32 miliar. Tak hanya Boediono, semua jajaran deputi saat itu juga diundang. Selain Miranda, mereka adalah Siti Fajriah, Hartadi A. Sarwono, Budi Rohadi, Budi Mulya, dan Mulyaman Hadad. “Kami memang menjadikan hasil audit investigasi BPK sebagai salah satu dasar,” terang Idrus. Pansus akan mulai penyelidikan dari awal perjalanan Bank Century. Tak terkecuali, proses merger sejumlah bank menjadi Bank Century pada 2005. “Karena itu, pimpinan BI saat merger dilakukan juga akan diundang. Mereka adalah Burhanuddin Abdullah, Miranda Goeltom, Anwar Nasution, dan Aulia Pohan,” ujarnya. Artinya, Miranda Goeltom akan dipanggil dua kali, yakni Senin dan Selasa untuk konteks persoalan yang berbeda. Dalam keterangan pers kemarin sempat muncul kejadian yang cukup menggelitik. Idrus tidak mau menyebut secara eksplisit nama Boediono sebagai pihak yang dijadwalkan untuk dipanggil. “Soalnya, yang saya tahu, beliau itu Wapres,” ujarnya, lantas tertawa. Saat didesak wartawan untuk mengucapkannya secara terbuka, Idrus justru menyerahkannya kepada Maruarar Sirait dari PDIP. Maruarar pun akhirnya mengalah. “FPJP itu kebijakan Bank Indonesia. Jadi, siapa yang mengeluarkan peraturan, tentu gubernur BI pada waktu itu, yakni Bapak Boediono,” katanya, yang langsung disambut tawa wartawan. Mengapa Idrus sungkan menyebut nama Boediono? “Kenapa harus takut. Keputusan kan diambil bersama. Saya kasih saja sama yang di belakang, biar lebih ramai. Jadi, lebih bagus,” kilahnya, lantas terkekeh. Mengenai pemanggilan Boediono, Idrus mengaku masih mengonsultasikan teknisnya. “Apakah pansus yang ke sana, tentu melalui konsultasi,” katanya. Dia menambahkan, setelah 22 Desember, pansusnya baru melanjutkan agenda pemanggilan saat masa persidangan DPR dimulai kembali pada 4 Januari 2010. “Masyarakat juga harus menghargai ada Natal dan tahun baru,” katanya. Pansus juga telah menyepakati 9 tim ahli dan 24 saksi ahli yang diproyeksikan menjadi narasumber. “Para saksi ahli akan diundang sesuai tema pemeriksaan dan sifatnya open list (masih bisa bertambah),” jelasnya. Adapun 24 nama saksi ahli tersebut, antara lain, Drajad Wibowo, Kwik Kian Gie, Ichsanudin Noorsy, Jimly Asshiddiqie, Irman Putra Sidin, Refly Harun, Hendri Saparini, Yanuar Rizky, dan Revrisond Baswir. Lantas, berapa anggaran yang diusulkan untuk mendukung penyelidikan, jumlahnya Rp 2,7 miliar. “Mudah-mudahan ini tidak berkembang,” kata Wakil Ketua Pansus Yahya Sacawiria. Itu merupakan prediksi proses penyelidikan efektif dua bulan dan tidak molor. Anggaran itu digunakan untuk mendukung berbagai logistik rapat, fee para saksi ahli dan tim ahli, audiensi dengan kelompok masyarakat, kesekretariatan, dan mendatangi aset-aset Bank Century yang ada di sejumlah tempat. Misalnya, aset di Surabaya, Jakarta, Medan, Makassaar, dan Semarang. Menurut Yahya, anggaran Pansus Century tidak terlalu besar. “Angket BBM dulu habisnya lebih dari Rp 4 miliar,” kata legislator dari Demokrat itu. Anggota pansus dari FPAN Tjatur Sapto Edy mengatakan, sistematika penyelidikan pansus memang mengikuti alur logika audit BPK. Yakni, mulai proses merger, perubahan peraturan BI terkait FPJP, rapat KSSK yang memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, penyaluran dana dari LPS, sampai praktik aliran dananya. Jadi, Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai ketua KSSK baru dipanggil setelah reses berakhir pada 4 Januari. “Kita ikuti saja alurnya,” ujar Tjatur. (jpnn)

Banten Siap Kirim Transmigran

By redaksi

Kamis, 17-Desember-2009, 05:57:47

Pemprov Teken KSAD Pembangunan Transmigrasi

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten bersama 30 pemerintah provinsi dan 41 pemerintah kabupaten se-Indonesia menyepakati kerja sama antar daerah (KSAD) dalam menyukseskan program transmigrasi. Dengan kesepakatan itu, Banten siap menjadi provinsi pengirim transmigran. Kesepakatan dicapai setelah mereka menandatangani 71 naskah kesepakatan bersama antar pemerintah provinsi daerah asal transmigrasi dengan daerah tujuan atau penempatan transmigrasi. Selain Banten, daerah lain yang siap mengirimkan transmigran adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jatim, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Sedangkan, provinsi daerah tujuan transmigrasi adalah Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimanten Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. “Kesepakatan yang ditandatangani terdiri dari 62 naskah perpanjangan dan 9 naskah kerja sama baru yang dilakukan oleh masing-masing gubernur untuk pengembangan transmigrasi,” kata ketua panitia Temu Nasional Transmigrasi Herry Heriawan saat pembukaan di Hotel Kartika Candra Jakarta, Rabu (16/12). Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Depnakertrans ini menambahkan, hingga kini sudah ada 188 naskah KSAD antargubernur di Indonesia. Dalam acara kemarin hadir Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, temu nasional transmigrasi merupakan salah satu media penting untuk menjalin komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, para pengusaha, pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, untuk merumuskan pembangunan transmigrasi. “Para stakeholders itu dapat saling menyampaikan informasi demi terbangunnya komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi. Kami harapkan hasil pertemuan ini dapat memperkaya konsep pemikiran tentang revitalisasi transmigrasi yang akan dilaksanakan di masa mendatang,” ujarnya. Sementara Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan temu nasional diharapan menjadi forum untuk saling bersinergi. “Sektor transmigrasi menjadi sangat penting karena telah dapat melakukan penyebaran penduduk menjadi lebih serasi,” sebutnya BANTEN SIAP BERPERAN Kepala Kantor Penghubung Provinsi Banten Komari mengaku siap memfasilitasi hubungan pemerintah pusat dan pemprov dalam menyukseskan program transmigrasi. “Temu nasional program transmigrasi merupakan langkah positif. Ke depan, program-program terkait transmigrasi akan kami usahakan untuk lebih baik,” ujarnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Eutik Suarta mengungkapkan, tahun ini menargetkan 160 kepala keluarga (KK) untuk ikut program transmigrasi. ”Kita sudah kirim 12 KK ke Sulawesi Tenggara, dan bulan ini target 160 KK selesai semua,’ ujar Eutik. Pada 2010, kata Eutik, Banten menargetkan 200 KK untuk menjadi transmigran dan bermukim di luar Pulau Jawa. Menurut Eutik, para transmigran yang akan dikirim terlebih dulu diuji kompetensi, dan kesungguhan untuk siap mengubah hidupnya di tempat transmigrasi. ”Mereka (transmigran-red) kita seleksi, kita latih, baru kita kirim,” tegasnya. Terkait kekhawatiran sebagian calon transmigran akan telantar di daerah transmigrasi, kata Eutik, tidak perlu dikhawatirkan. ”Karena sebelum mereka dikirim, kita melihat kesiapan daerah tujuan, baik lahan maupun infrastrukturnya atau sarana sosialnya. Kita juga koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah penerima, sehingga semua berjalan dengan baik,” ujarnya. Wakil Gubernur Banten Masduki ditemui usai acara mengatakan, Banten siap menyukseskan program transmigrasi (run)

RSUD Tangerang Terbakar

By redaksi

Kamis, 17-Desember-2009, 05:58:15

Pasien Diungsikan

TANGERANG - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang dilalap api, Rabu (17/12), sekira pukul 14.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun sejumlah berkas yang ada di dalam gedung hangus terbakar. Kerugian material ditaksir mencapai Rp 1 miliar. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah percikan api las yang menyambar triplek dalam bangunan yang tengah direnovasi. Gedung rumah sakit yang terbakar adalah gedung administrasi yang menghadap Jalan Nyi Mas Melati. Di lantai 3 gedung itu sedang ada pekerjaan renovasi di bagian atap yang dikerjakan CV Aldi Karya Persada. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, si jago merah pertama kali berkobar dari atas gedung yang sedang direnovasi. “Saat api berkobar, para pekerja yang panik langsung menyemprotkan oksigen dari dalam tabung,’’ kata Andri (24), saksi mata di lokasi kejadian. Namun usaha itu sia-sia sebab api makin membesar dan merambat ke atap gedung dan mengeluarkan asap hitam. Mengetahui api tidak terkendali, mereka terlihat panik. Para pegawai RSUD yang berada di dalam gedung langsung berhamburan ke luar gedung untuk menyelamatkan diri. Begitu juga dengan keluarga pasien yang sedang menunggu, langsung keluar bersama dengan para pasien yang diungsikan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang ada di sebelah gedung utama. “Apinya cepat sekali besar dan langsung menjalar ke seluruh gedung baru itu,’’ terang Andri. Petugas RS yang mengetahui api membesar segera melaporkan ke petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Tangerang. Tidak lama kemudian, petugas Damkar berdatangan. Sedikitnya ada 12 unit mobil Damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Di lokasi kejadian, petugas pemadam bersama karyawan RS memecahkan kaca-kaca agar air bisa menembus masuk. Puluhan warga menonton sambil dijaga polisi. Sementara jalan di depan rumah sakit diblokir dan lalu lintas dialihkan. Api baru dapat dipadamkan sekira pukul 15.00 WIB. Kayu kaso di atap gedung habis dilalap api. Lantai dua yang merupakan ruang manajemen tampak gosong. Lantai satu yang merupakan ruang administrasi dan pendaftaran pasien masih utuh namun penuh air sisa pemadam. Hingga pukul 16.30 WIB, petugas pemadam tengah membereskan peralatan mereka. Lalu lintas kembali dibuka. Namun masih banyak warga yang menonton. RUGI RP 1 MILIAR Saat dikonfirmasi Direktur Utama RSUD Tangerang, Makentur JN Mamahit mengatakan, saat kebakaran terjadi dirinya baru saja melaksanakan rapat koordinasi di aula lantai dua. Saat selesai, dirinya melihat para petugas membawa alat pemadam kebakaran yang disediakan khusus di rumah sakit. “Saya tidak tahu penyebabnya. Saya tahu ada kebakaran dari staf saya yang berlarian membawa tabung pemadam kebakaran,” kata Mamahit. Menurut Mamahit, kebakaran ini mengakibatkan kerugian Rp 1 miliar. Kata dia, gedung yang terbakar sedang dalam tahap renovasi pembuatan casing gedung yang menelan anggaran Rp 867 juta. Akibat kebakaran ini, kata Mamahit, beberapa berkas milik rumah sakit seperti rekam medik para pasien dan data-data lain terbakar. “Sementara dugaan karena percikan las, Saya masih berkoordinasi. Apakah pihak rumah sakit yang mengganti atau CV Aldi Karya yang menjadi pemegang proyek renovasi,” terang Mamahit. Meksi kebakaran menghanguskan satu gedung, Mamahit menjamin tidak akan ada evakuasi terhadap para pasien. Pelayanan rumah sakit tetap berjalan normal. “Yang terbakar adalah gedung administrasi. Jadi untuk Instalasi Gawat Darurat hingga kamar pasien masih aman,” kata Mamahit. Sekira pukul 20.00 tadi malam, tiga pekerja yang bertugas melakukan pengelasan casing gedung tengah dimintai keterangan oleh Polres Metro Tangerang Kota. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kompol Budhi Herdi menyatakan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. (cr-8/dtc)

Presiden Minta Delegasi RI Jadi "Penyejuk" COP15

Rabu, 16 Desember 2009 | 20:57 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

KOPENHAGEN, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Delegasi RI (Delri) pada konferensi PBB tentang perubahan iklim tidak terjebak dalam situasi "memanas" menjelang berakhirnya konferensi 18 Desember mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Delegasi RI, Rachmat Witoelar, kepada wartawan yang meliput COP15 di Kantor Delegasi RI, Bella Centre, Kopenhagen, Denmark, Rabu (16/12/2009) siang. Menurut Rachmat, Presiden mengharapkan Indonesia bisa menjadi "penyejuk" dan penengah kemelut di antara para pihak.

"Presiden memberikan arahan agar Indonesia berfungsi sebagai penengah dan menyejukkan kalau ada masalah yang panas. Jangan ikuti emosi-emosi yang berlebihan," kata Rachmat.

Delegasi RI yang melakukan perundingan dan negosiasi juga diminta untuk berpegang pada hasil COP13, Bali Roadmap di Nusa Dua Bali, tahun 2007. Delri sendiri akan menyampaikan hasil negosiasi kepada Presiden SBY sore ini waktu Denmark, setibanya Presiden di Kopenhagen.

Di arena COP15, Presiden juga berharap agar Indonesia bisa menjadi katalis atas segala persoalan yang muncul di tengah perundingan. "Sebenarnya, di antara negara maju dan berkembang tidak ada perbedaan substansi. Negara maju tahu mereka punya kewajiban. Negara berkembang juga harus menerima dengan baik. Tapi yang terjadi tidak demikian. Komunikasi tidak berjalan dengan baik," ujarnya.

Editor: made

Keputusan COP15 Tergantung Obama?

Inggried Dwi W

Aksi ribuan oarang di Kopenhagen, Denmark, Sabtu (12/12), menuntut para pemimpin dunia serius memikirkan upaya penanggulangan perubahan iklim

Rabu, 16 Desember 2009 | 21:25 WIB

KOPENHAGEN, KOMPAS.com — Hambatan terbesar mentoknya perundingan dan negosiasi para pihak dalam Konferensi PBB tentang perubahan iklim adalah masih adanya gesekan antara negara maju dan berkembang. Pertemuan COP15 di Kopenhagen pun semakin jelas menunjukkan kemungkinan tidak akan tercapainya kesepakatan seperti yang dimandatkan oleh Bali Roadmap. Kendati demikian, Ketua Delegasi RI, Rachmat Witoelar, mengatakan bahwa hambatan dari negara maju kemungkinan akan mencair jika Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyampaikan sesuatu yang mendorong ke arah kesepakatan yang lebih baik.

"Mungkin, kalau Obama menyampaikan sesuatu yang menyejukkan, maka akan diikuti oleh yang lain. Kita lihat saja," kata Rachmat di Kantor Delegasi RI di lokasi pelaksanaan COP15, Kopenhagen, Denmark, Rabu (16/12/2009).

Rachmat mengungkapkan, proses dan pembicaraan yang berlangsung di Kopenhagen sudah sesuai seperti dimandatkan Bali Roadmap yang merupakan hasil COP13 di Nusa Dua Bali pada 2007. Bali Roadmap menjadi keputusan penting yang memandatkan pertemuan Kopenhagen menghasilkan kesepakatan ambisius yang akan menggantikan Protokol Kyoto.

"Pembicaraannya sudah sesuai Bali Roadmap. Hanya, hasilnya tidak seperti apa yang diinginkan karena ada hambatan dari negara maju. Sekarang, sepertinya akan diselesaikan dengan keputusan summit, yaitu diputuskan di level Presiden bukan high level. Jadi, akan selesai kalau ada kepala negara," ujar Rachmat.

Ia sendiri memprediksikan, hasil pertemuan Kopenhagen adalah komitmen politik yang mengikat semua negara. Komitmen politik ini hanya bisa diselesaikan dan diputuskan oleh kepala negara. Apakah artinya perundingan dan negosiasi sejak 7 Desember akan menjadi sia-sia?

"Yang sudah disepakati tetap berjalan, tapi yang belum disepakati akan diputuskan dalam 6 bulan ke depan. Hasilnya (pertemuan Kopenhagen) kemungkinan tidak ambisius, tapi ada keputusan," kata Rachmat.

ING

Editor: made

Seluruh Dunia Berharap Ada Kesepakatan Global

Hari Jumat Akan Kritis

Kamis, 17 Desember 2009 | 07:02 WIB

KOPENHAGEN, KOMPAS.com - Hingga tiga hari menjelang penutupan Konferensi Perubahan Iklim 2009 para negosiator belum menyepakati perjanjian bersama yang akan diambil. Hingga Rabu (16/12) malam waktu Indonesia masih terdapat jurang lebar antara negara maju dan negara berkembang.

Jurang itu terkait persoalan Protokol Kyoto. Pihak negara berkembang menilai ada agenda tersembunyi yang dimainkan negara maju, di antaranya ditunjukkan dengan pergantian Presiden COP-15 dari Connie Hedegaard kepada Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen saat para negosiator memulai sidang setelah malam sebelumnya begadang hingga pukul 07.00 pagi.

”Hasilnya bisa jadi mengarah pada pernyataan politis dari para kepala negara dan pemerintahan,” kata Ketua Negosiator RI Rachmat Witoelar kepada wartawan, Rabu (16/12).

Apabila benar terjadi, seluruh pembahasan yang ada akan menjadi status quo hingga disepakati ada pertemuan lanjutan—kemungkinan paling cepat diadakan Juni 2010. Hal itu bertentangan dengan kemauan negara-negara berkembang dan negara pulau-pulau kecil bahwa hasil COP-15 harus adil, ambisius, dan mengikat di Kopenhagen.

Bersikukuh

Sebaliknya, negara maju kukuh pada sikapnya mewajibkan negara yang berkembang pesat, seperti China dan India, turut diwajibkan menurunkan emisi. Sikap ini bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat di Bali dua tahun lalu.

Di luar persidangan, ribuan pendemo berseru agar negara maju membayar utang iklim mereka, yakni dengan menanggung beban terbesar secara finansial ataupun komitmen lain.

Tudingan negara berkembang mengenai agenda tersembunyi muncul dari Brasil, China, India, Sudan, dan Ekuador ketika Rasmussen menyatakan, sudah ada draf teks dari Kelompok Kerja Adhoc Aksi Kerja Sama Jangka Panjang (AWG-LCA) pada sesi sidang sebelum mendengar pernyataan para pemimpin negara. Protes muncul karena draf teks sebelumnya belum jelas.

”Kami tidak bermaksud menghalangi persidangan, tetapi kami datang ke sini dengan tujuan jelas, yakni kesepakatan yang mengikat negara maju yang diputuskan secara terbuka,” kata wakil delegasi China. China meminta agar ada penjelasan lebih lanjut mengenai draf teks itu.

Meskipun begitu, Lars memutuskan melanjutkan persidangan untuk mendengar pandangan para pemimpin negara dan pemerintahan. Pada sesi ini Presiden Venezuela Hugo Chavez mendapat tepuk tangan meriah saat dengan tegas menyebut ”Kekayaan sebagai penyebab kehancuran planet”, yang diarahkan kepada sistem ekonomi kapitalis.

Masih ada optimisme

Sebelumnya, dalam siaran pers yang digelar pukul sembilan malam waktu Kopenhagen (dini hari waktu Indonesia), Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan optimismenya bahwa akan ada keputusan yang adil, ambisius, dan komprehensif.

Kesepakatan mengurangi emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, melindungi kelompok paling rentan, yang ditunjukkan dengan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Di Kopenhagen, ia percaya, 130 pemimpin negara lebih akan mengesahkan perjanjian yang kuat. Perjanjian yang akan mengikat seluruh pihak pada 2010.

Berkaca pada sisa waktu yang mepet, ia mengingatkan para delegasi untuk fleksibel, tidak terus-menerus ngotot pada posisi awalnya atau menekan pihak lain, tanpa membuka kemungkinan solusi lebih cepat. ”Ini waktunya konsensus,” katanya.

Ia juga meminta agar para pihak, baik negara maupun kelompok negara, tidak saling menuding atau menyalahkan kelompok lain. Hingga kemarin hal ini masih terjadi. ”Semua pihak tahu apa yang harus dilakukan saat ini dan diharapkan dunia. Untuk itu, kenapa saya optimistis akan ada perjanjian yang disepakati di sini,” lanjutnya.

Pada pembukaan pertemuan tingkat menteri, Sekretaris Eksekutif Yvo de Boer menyatakan, dunia menunggu perjanjian yang ambisius, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ratusan lembar surat dari Jerman, 1.000 burung kertas lipat tanda harapan dari anak-anak di Australia, dan 350 lukisan anak dari AS ia terima sebagai tanda harapan.

Di lapangan, berbagai proyek persiapan terkait skema pendanaan iklim sudah dijalankan dan terus dikembangkan. ”Semua bergantung pada Anda semua untuk mewujudkan harapan. Mari mengambil langkah nyata,” ujar Yvo.

Secara khusus, Rachmat Witoelar mengatakan, delegasi RI diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi penengah atas perbedaan lebar antara negara berkembang dan maju. ”Saya secara pribadi diminta sidang untuk menjadi fasilitator pertemuan,” ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan berpidato di forum pertemuan tingkat tinggi pada hari Kamis pukul 16.00-20.00 waktu Indonesia. (GESIT ARIYANTO dari Kopenhagen, Denmark)

Editor: jimbon

Sumber : Kompas Cetak

2010, Impor Sapi Hidup Diperketat

KOMPAS/LASTI KURNIA

Pekerja mengawasi ribuan sapi impor asal Australia yang dipelihara dan digemukkan di peternakan PT Santosa Agrindo (Santori), Bekri, Lampung, Rabu (8/12). Perusahaan penggemukan sapi ini mempersiapkan stok sapi sebanyak 47.000 ekor untuk menghadapi permintaan daging sapi yang cenderung naik sekitar 10-15 persen menjelang liburan Natal dan Tahun Baru.

Kamis, 17 Desember 2009 | 06:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Impor sapi hidup atau bakalan diperketat. Mulai 1 Januari 2010 impor sapi bakalan untuk sapi potong hanya diizinkan untuk sapi yang memiliki berat badan maksimum 350 kilogram.

Menurut Kepala Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian Hari Priyono di Jakarta, Rabu (16/12), ketentuan berat sapi impor tersebut tidak berlaku bagi sapi betina produktif ataupun sapi bibit.

Implementasi dari aturan tersebut, kata Hari, akan memberikan perlindungan terhadap usaha penggemukan sapi domestik sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi usaha penggemukan sapi di dalam negeri.

Tiap tahun Indonesia mengimpor sekitar 650.000 sapi hidup. Sebagian besar diimpor dari Australia.

Aturan tentang berat maksimum sapi bakalan impor itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong.

Meski peraturannya telah ditetapkan tahun 2008, masih ada sapi bakalan impor yang beratnya lebih dari 350 kilogram.

Koordinator Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia Dayan Antoni menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan itu. Alasannya, meskipun ada sapi yang beratnya lebih dari 350 kilogram yang diimpor, pengusaha tetap harus melakukan penggemukan.

Pasar ritel modern lebih menyukai sapi dengan berat lebih dari 500 kilogram. Dengan demikian, upaya untuk memberikan nilai tambah tetap dilakukan. ”Penggemukan pasti dilakukan sebab kalau langsung dijual rugi,” kata Dayan.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia Teguh Boediyana, penggemukan sapi bakalan umumnya 2-3 bulan. Tiap hari penambahan berat badan sapi bakalan 1,5 kilogram dengan harga Rp 22.000 per kilogram sapi hidup. ”Oleh karena itu, pengawasan seharusnya tidak sebatas pemasukan, tetapi juga saat pemotongan,” ujarnya. (MAS)

Editor: jimbon

Sumber : Kompas Cetak